Di era saat ini kehidupan kita sudah hampir tidak terlepas dari berbagai informasi ber format digital. Konten-konten informasi tersebut menyebar sangat cepat dan sangat masif. Hal ini menyebabkan bias kebenaran yang pada akhirnya. Penerbitan undang-undang khusus tentang ini sangat penting bertujuan Untuk mengawal dan meminimalisir terjadinya pembiasan isi konten dan penyalah gunaannya. Maka hal ini yang melatarbelakangi pemerintah menerbitkan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau kita lebih mengenalnya dengan UU ITE. Untuk itu pahami UU ITE agar setiap aktifitas digital kita tidak melanggar hukum.

Sesuai namanya, UU ITE adalah aturan yang berfungsi untuk mengatur dan menjaga berbagai aktivitas yang dilakukan media online. Aktifitas tersebut mulai penyebaran informasi maupun transaksi sehingga setiap penggunanya merasa aman dan terjaga validitas data-datanya. Harapannya, dengan adanya UU ITE para pengguna teknologi informasi dan komunikasi, serta pengembangannya yaitu hubungan yang bersifat transaksi semuanya terjaga dan terjamin secara positif.

Baca Juga : Pasal yang sebaiknya di revisi dalam UU ITE

Agar aman di dunia maya, pahami UU ITE

Mengawali tahun 2021, pemerintah melalui kepolisian memperkuat aturan dan penjagaan dalam penyebaran berbagai informasi yang ada di internet. Kepolisian menghadirkan fasilitas bernama ‘patroli siber’ yang bertugas sebagai sarana kontrol dengan cara menerima berbagai laporan terkait konten media digital. Keberadaan polisi cyber ini menjadi tanda bahwa data dan informasi adalah hal yang berharga yang benar-benar harus di jaga.

Kembali ke UU ITE, Setidaknya beberapa pasal yang harus menjadi perhatian bagi para pegiat konten media digital,

  • Pasal 27, Larangan mendistribusikan atau mentransmisikan konten-konten digital bermuatan pelanggaran kesusilaan, perjudian, pencemaran nama baik, dan pengancaman atau pemerasan.
  • Larangan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dengan sengaja. Kemudian larangan menyebarkan informasi atau konten yang bertujuan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan dengan isu SARA. Dua larangan ini termuat pada pasal 28.
  • Aktifitas penggunaan, penerobosan, penjebolan sistem keamanan komputer orang lain yang melanggar hukum termuat pada Pasal 30.
  • Pengancaman dan menakuti-nakuti (teror) turut dilarang dan diatur dalam Pasal 29.
  • Pasal 31, Larangan penyadapan atau intersepsi (mengganggu aliran data). Khusus untuk petugas penegak hukum harus melalui perijinan.
  • Perubahan, penghapusan, penciptaan atau manipulasi terhadap satu informasi yang merugikan orang lain tercantum pada Pasal 35.

[DOWNLOAD] : UU ITE

Demikian semoga dengan artikel ini kita menjadi semakin bijak dalam beraktifitas di dunia internet. Silahkan sampaikan kriotik, masukan, pertanyaan di kolom komentar.

Leave a comment

Sign in to post your comment or sign-up if you don't have any account.